NAGAN RAYA — generasiaceh.com
Gerakan Anti Maksiat (GRAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, Rabu (4/11/2026). Aksi ini dilakukan menyusul maraknya pemberitaan di media sosial dan media massa terkait dugaan perbuatan tercela yang melibatkan Ketua DPRK Nagan Raya di rumah dinas (pendopo).
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan sekaligus penanggung jawab aksi, Ridwan, menegaskan kedatangan mereka ke gedung dewan adalah untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor yang adil tanpa pandang bulu.
"Kami mewakili masyarakat ingin memastikan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai koridornya. Tugas dewan adalah melakukan pengawasan. Hari ini kami menanyakan sampai di mana langkah Badan Kehormatan Dewan (BKD), karena sudah tujuh hari tidak ada keterangan resmi," ujar Ridwan di hadapan massa aksi.
Dalam tuntutannya, GRAM menyampaikan beberapa poin krusial kepada pihak berwenang, di antaranya:
Meminta partai politik terkait untuk menonaktifkan dan mencopot yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Ketua DPRK Nagan Raya apabila terbukti bersalah.
Meminta Gubernur Aceh selaku perwakilan pemerintah pusat untuk memberhentikan jabatan Ketua DPRK Nagan Raya jika dugaan tersebut terbukti benar.
Meminta seluruh anggota dewan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk merekomendasikan serta mendukung Kapolda Aceh mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan adil.
Mengingat pendopo dibangun menggunakan uang rakyat, massa juga mendesak pemerintah daerah untuk melaksanakan kenduri pesijuk (ritual adat pembersihan) guna memulihkan marwah Kabupaten Nagan Raya yang dinilai telah tercemar oleh insiden tersebut.
"Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Ini pejabat publik, sudah menjadi isu nasional. Masyarakat Nagan Raya sangat khawatir dan tidak menginginkan adanya perbuatan tercela yang dilakukan oleh pejabat tinggi di rumah dinas yang dibangun dengan dana rakyat," tegas Ridwan.
Massa GRAM berharap pihak legislatif segera mengambil sikap tegas, memberikan rekomendasi resmi, serta menyerahkan kewenangan penuh kepada aparat penegak hukum agar penanganan kasus ini berjalan di jalur yang semestinya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRK Nagan Raya maupun Badan Kehormatan Dewan (BKD) belum memberikan keterangan resmi lanjutan terkait tuntutan yang dilayangkan oleh massa aksi.
